Menkeu Akui Tenaga Audit Pajak Masih Lemah

JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani menemui sejumlah kelemahan pada tenaga audit pajak di Ditjen Pajak. Kelemahan itu baik dari kuantitas maupun kualitas audit pajak.

Menkeu membandingkan jumlah tenaga pajak di Indonesia dengan di Singapura. Perbandingannya, 4 juta penduduk Singapura diurus oleh 60 ribu audit pajak. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 6 ribu audit pajak, dan hanya 3 ribu audit yang bisa menunjukan kinerja baik.

"Saya tanya ke Menkeu Singapura untuk mengurus 4 juta penduduk itu butuh 60 ribu. Sekarang sulit sekali merekrut tax auditor, minimal dibutuhkan 8 ribu audit pajak. Mungkin mengambil dari BPKP dulu," katanya Sri Mulyani di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (22/11/2007).

Kendala lain juga akan terjadi jika ditemukan kejanggalan pada pajak suatu perusahaan atau perorangan. Audit pajak harus berhadapan dengan kuasa hukum.

"Jika berbicara tentang tax planning, maka birokrat saya harus berhadapan dengan lawyer dari perusahaan hebat itu yang bayarannya 50 kali lebih besar dari birokrat saya. Birokrat saya harus membuktikan mereka melakukan kesalahan atau kejahatan, itu bukan hal yg mudah," tukasnya.

(mbs)


Sumber : http://economy.okezone.com/read/2007/11/22/20/62964/menkeu-akui-tenaga-audit-pajak-masih-lemah 

BPK: Audit Forensik Kasus Century Tengah Disimpulkan

 
Hadi Purnomo

Artikel Terkait

• Eks Nasabah Bank Century Kembali Berunjuk Rasa
• BPK Setuju Lakukan Audit Investigasi Bank Century
• Priyo: KPK Tidak Serius Tangani Kasus Century
• Rapat Timwas Century Digelar di Kejaksaan Agung
• Jaksa Kasus Century Dihukum

24/08/2011 17:44

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengatakan audit forensik terhadap kasus Bank Century oleh BPK kini sedang dalam tahap kesimpulan. Bila nanti sudah selesai, Hadi berjanji segera menyampaikan kepada masyarakat.


Hal itu disampaikan Hadi usai acara penandatanganan antara BPK dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (24/8). Menurut Hadi, hasil audit forensik BPK itu kali pertama diserahkan ke pimpinan DPR. Setelah itu, lanjutnya, akan diberitahukan ke publik. "Kalau sudah ada hasilnya nanti kita kasih tahu. Kan enggak boleh juga BPK memberitahu sebelum sampai ke DPR," kata Hadi.


Dalam kesempatan itu, ia pun menepis adanya pendapat kalau BPK sudah membuat laporan sementara atas audit forensik itu. BPK, katanya, malah sedang mengumpulkan dan memeriksa semua informasi yang terkait kasus itu. "Pemeriksaan selesai kita laporkan ke DPR, setelah itu kita kasih ke media," ujar Hadi.(BJK/AIS)

Sumber : http://berita.liputan6.com/read/350346/bpk-audit-forensik-kasus-century-tengah-disimpulkan

Audit Uang PSSI Enam Bulan Sekali

ARENAKU.COM – Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menegaskan, PSSI pimpinannya akan melakukan audit keuangan dalam kurun waktu enam bulan sekali.

Djohar juga menyatakan audit keuangan PSSI ini bukan mencari kesalahan, karena audit merupakan standar dalam satu perusahaan. Untuk itulah, PSSI, menurut Djohar akan mencari auditor yang berstandar FIFA.

“Jika kita mendapatkan auditor berlisensi FIFA bakal mendapatkan sponsor dari mana saja, sekali lagi, kami mengaudit bukan mencari kesalahan, tetapi kami ingin lebih transparan dalam pengelolaan keuangan,” ungkap Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dalam acara kerjasama dengan dengan para sponsor PSSI di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (21/71)

Kerjasama dengan Semen Padang, Bukit Asam, SCTV, Pertamina, Telkom Indonesia dan Bank Mandiri diakui oleh Djohar Arifin Husin merupakan langkah untuk mengangkat prestasi sepakbola di tanah air.

“Prestasi itu adalah sangat mahal untuk itu dibutuhkan sokongan dana dan sponsor yang banyak,” imbuh Djohar Arifin Husin.

Untuk itulah, Djohar Arifin Husin mengatakan akan mengumumkan audit dari sponsor yang digalang oleh pengurus PSSI setiap enam bulan sekali.

“Agar masyarakat mengetahui dengan pasti kemana dana sponsor untuk sepakbola, kami pengurus PSSI akan mengumumkan keuangan yang kami dapat setiap enam bulan sekali,” tutur Djohar Arifin Husin.[tb/lur]

Sumber : http://arenaku.com/sepak-bola-nasional/audit-uang-pssi-enam-bulan-sekali/

Audit Wali Nagari dan Ketua KAN

Pasbar, Padek—Puluhan ninik mamak beserta masyarakat yang mengatasnamakan anak Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) meminta Pemkab Pasbar mengaudit dan memeriksa administrasi pemerintahan Nagari Aia Gadang dan KAN Aia Gadang.

Asiprasi ini disampaikan saat mereka mendatangi kantor wali nagari Aia Gadang sekitar pukul 09.00 WIB pagi. Dalam pernyataannya, mereka menilai wali nagari dan ketua KAN Aia Gadang tidak transparan dalam penerimaan dana kompensasi dari perusahaan PT Anam Koto yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Aia Gadang.

Sekretaris KAN Aia Gadang, Surya Edi Putra Jaya Dt Sati mewakili ninik mamak mengatakan persoalan ini muncul setelah acara klarifikasi terkait pembayaran dana kompensasi yang telah diserahkan PT Anam Koto pada tanggal 6 Oktober 2011 di Polres Pasbar.

Di mana dalam klarifikasi itu, wali nagari Aia Gadang menyatakan bahwa tidak ada hak ninik mamak terhadap dana kompensasi dari PT Anam Koto. Adapun yang berhak menerima dana kompensasi itu, yakni wali nagari, pucuk adat nagari dan Bamus Aia Gadang.

”Atas pernyataan itu, kami meminta semua uang yang telah diterima dari perusahaan PT Anam Koto yang telah disepakati wajib dikembalikan kepada masyarakat difasilitasi ninik mamak yang diberi kuasa, berdasarkan musyawarah dan mufakat,” katanya.

Selain itu, mereka juga meminta wali nagari bersama ketua KAN Aia Gadang dinonaktifkan sampai tim dari Pemkab Pasbar melalui Inspektorat mengaudit dan memeriksa administrasi pemerintahan Nagari Aia Gadang.

Dijelaskan Surya Edi, luas lahan yang dikelola PT Anam Koto seluas 4.740 hektare. Dari luas lahan tersebut, lahan plasma yang mesti dinikmati masyarakat Aia Gadang sebesar 10 persen dari hak guna usaha (HGU). Dana kompensasi yang diberikan PT Anam Koto merupakan dana tunggu atau dana talangan sebelum plasma direalisasikan dengan jumlah uang senilai Rp10 juta per bulan.

Namun, sejak tahun 2006-2009 ninik mamak Aia Gadang tidak pernah dibawa musyawarah dan mufakat dalam mencairkan uang tersebut dan ke mana dana itu akan direalisasikan.

”Oleh karena itu, kami meminta kepada bupati melalui inspektorat mengaudit pemerintahan Nagari Aia Gadang agar tercipta pemerintahan di Nagari Aia Gadang yang bersih atau bertadah agama sebagaimana yang diharapkan bapak bupati,” pintanya.

Camat Pasaman Edison Zelmi yang datang ke lokasi di hadapan ninik mamak mengatakan akan menfasilitasi persoalan ini agar Pemkab Pasbar melalui Inspektorat secepatnya melakukan pemeriksaan dan mengaudit administrasi pemerintahan nagari Aia Gadang. ”Untuk itu, saya berharap agar ninik mamak bersikap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. Sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu,” harapnya.

Sementara itu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tampak sejumlah aparat kepolisian dari Polres Pasbar dan Satpol PP berjaga-jaga di sekitar kantor wali Nagari Aia Gadang.

Massa sebelumnya, sempat mengancam akan menyegel kantor wali nagari, namun aksi penyegelan itu tidak jadi dilaksanakan, karena Pemkab Pasbar bersama pihak terkait langsung menggelar rapat membahas permasalahan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung. (eri)

Sumber : http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=14918